PERDATA DAN TATA USAHA 

BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
MEMPUNYAI TUGAS DAN WEWENANG :

Penegakan Hukum

Yaitu tugas dan fungsi kejaksaan di bidang Perdata dan TUN sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan/berdasarkan Putusan Pengadilan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan Negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat.

Bantuan Hukum

Yaitu bantuan hukum yang diberikan kepada Instansi Negara/Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD/Pejabat Tata Usaha Negara, didalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan surat kuasa khusus (SKK).

Pertimbangan Hukum

Yaitu pertimbangan hukum yang diberikan kepada Instansi Negara dan Instansi Pemerintahan, baik di pusat maupun daerah dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, diminta atau tidak diminta melalui kerjasama dan koordinasi yang serasi.

Pelayanan Hukum

Yaitu semua bentuk pelayanan hukum yang diperlukan kepada anggota masyarakat yang berkaitan dengan kasus atau masalah Perdata dan Tata Usaha Negara.

Tindakan Hukum Lain

Adalah tindakan hukum selain 4 hal tersebut diatas, dalam rangka menyelamatkan, memulihkan atau melindungi asset Negara atau kepentingan masyarakat maupun kewibawaan pemerintah.

 

Jumlah Pegawai pada bidang Perdata dan Tata usaha negara sebagai berikut :

Jumlah jaksa : 1 Pegawai

Jumlah Staff : – Pegawai